KANTOR KEMENTERIAN PINDAH KELUAR JAKARTA, BISA KURANGI KEPADATAN ?

Jakarta sebagai ibukota dan kota metropolitan memiliki segudang masalah yang perlu diselesaikan. Mulai dari masalah kemacetan, lingkungan, krisis air, banjir, dll. Sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi nasional, kota Jakarta diharapkan menjadi kota yang indah nyaman efisien dan ramah kepada warganya.

Merencanakan pembangunan kota-kota mandiri di bagian lingkar luar Jakarta sebenarnya sudah banyak di lakukan semenjak dahulu. Berbagai analisis sudah pula dibuat sebagai upaya untuk membuat Jakarta tumbuh sebagai kota besar yang sehat.

Namun upaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil karena berbagai kendala. Salah satunya adalah masalah transportasi yang kurang memadai, yang harus ditempuh dari luar Jakarta menuju ke pusat aktifitas di tengah Jakarta. Saat ini, belum ada konektifitas antar moda transportasi. Akibatnya tak terhindarkan tumbuhnya Urban-Sprawl (pengembangan tak terkendali sepanjang jalan raya).

Bagaimana jika dilakukan langkah pemindahan beberapa kantor kantor Kementerian dan Lembaga keluar Jakarta, semisal di kawasan Jonggol, dengan tujuan mengurangi kepadatan ? Hal ini diungkapkan oleh Presiden Komisaris Group Bukit Jonggol Asri, Harry Tranggono disela seminar "Menatap Masa Depan Jakarta" yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Studi Pengembangan Wilayah, di hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/2).

Keppres nomor 1 tahun 1997 menerangkan tentang pemindahan kantor Kementerian dan Lembaga ke Jonggol, dengan maksud mengurangi beban dan tekanan terhadap Jakarta. Dalam Keppres disebutkan, kawasan Jonggol akan dibangun sebuah kota Mandiri dengan luas sekitar 30 ribu hektar, dimana peruntukkannya sebanyak 15 ribu hektar dijadikan kawasan terbuka hijau dan 15 ribu hektar sisanya menjadi kawasan hunian.

"Sampai saat ini sekitar 60 persen lahan dari 15 ribu hektar untuk hunian, sudah dikuasai oleh Bukit Jonggol Asri untuk dijadikan sebagai kota mandiri," terang Harry Tranggono. Untuk tahap pertama, Bukit Jonggol Asri sudah melakukan kerjasama dengan Perum Perumnas untuk membangun 5.000 unit rumah subsidi. Selain itu, juga akan dibangun sebanyak 2.000-3.000 unit rumah tapak di kawasan Jonggol. Kedepannya di kawasan ini akan terdapat hunian yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu, yang terdiri dari rumah tapak dan apartemen.

Kota mandiri di Jonggol ini nantinya akan dilengkapi dengan proyek-proyek mixed use yang terdiri dari hunian, komersial, pusat bisnis, dan perkantoran—termasuk kantor-kantor pemerintahan. Diharapkan para PNS dapat berhuni di kawasan kota Mandiri ini, untuk berkantor di Kantor Pemerintah yang menempati lokasi Jonggol. Diharapkan, hal ini dapat mengurangi kepadatan di kota Jakarta.

Untuk mewujudkan proyek kota Mandiri ini, kini sedang dilakukan pembangunan infrastruktur jalan. “Kami telah menyiapkan lahan untuk jalan sepanjang tujuh kilometer dengan lebar delapan meter, dimulai dari Jungle Land Sentul hingga Kota Bunga Puncak,” tutup Harry Tranggono.